Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, memberikan penjelasan terkait syarat pencalonan Ketua Umum PPP.
Ia menegaskan bahwa hanya kader yang telah memegang posisi satu tingkat di bawah ketua umum yang dapat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PPP.
Ketentuan ini telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP yang berlaku saat ini.
“Yang dapat disebut satu tingkat di bawah ketua umum adalah wakil ketua, ketua wilayah, pengurus DPP, serta pengurus harian. Mereka yang berada pada posisi ini dapat mencalonkan diri,” ujar Mardiono, seperti dikutip dari Kompas.com, Sabtu (14/12/2024) malam.
Lebih lanjut, Mardiono menjelaskan bahwa perubahan terhadap AD/ART partai hanya akan dibahas dalam Muktamar X PPP yang direncanakan berlangsung pada akhir April atau awal Mei 2025.
Dengan demikian, aturan mengenai syarat pencalonan ketua umum untuk Muktamar X tetap mengacu pada AD/ART yang berlaku saat ini.
“Dalam pelaksanaan muktamar nanti, tentu kita akan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku sekarang,” tegasnya.
Mardiono juga menekankan pentingnya pengalaman kader dalam memahami partai sebelum memimpin.
Menurutnya, tidak mungkin PPP dipimpin oleh seseorang yang belum pernah menjadi kader. Bahkan kader yang telah berpuluh-puluh tahun berkontribusi pun harus memenuhi syarat tertentu untuk mencalonkan diri.
“Tidak rasional jika seseorang yang belum mengenal PPP diizinkan memimpin partai ini. Bahkan kader yang sudah lama aktif pun belum tentu memenuhi kriteria pencalonan ketua umum,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa partai politik, khususnya yang telah lama berdiri, biasanya tidak tiba-tiba dipimpin oleh individu dari luar struktur partai.
Sementara itu, politisi PPP Sandiaga Uno turut mengomentari peluangnya menjadi Ketua Umum PPP.
Ia menyatakan belum memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum karena masih menunggu hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang akan memberikan panduan lebih lanjut.
“Kita tunggu hasilnya dan tentu kita hormati keputusan dari para pemangku kepentingan di PPP,” ujar Sandiaga setelah menghadiri peringatan HUT ke-10 Partai Perindo di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024) malam.
Sandiaga menekankan pentingnya persatuan di internal PPP untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk upaya untuk kembali ke Senayan.
Dalam Pemilu Legislatif 2024, PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen 4 persen, sehingga tidak memiliki perwakilan di DPR RI.
“PPP menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tantangan ini bisa kita atasi jika kita bersatu,” kata Sandiaga.
