Pemerintah berencana melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyediakan skema pendanaan yang bisa mencapai Rp 500 juta. Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, selaku Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, menegaskan bahwa Kemenko PM siap mendukung inisiatif tersebut.
“Ya, Menteri UMKM sebagai bagian dari partisipasi untuk mensukseskan makan bergizi gratis itu membuat ekosistem. Nah ekosistem itu tentu melalui berbagai pilot project,” kata Cak Imin di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).
“Pilot project-nya itu memberikan insentif, tidak semua, beberapa pilot project saja untuk pembiayaan UMKM. Detilnya nanti tanya Menteri UMKM,” sambungnya.
Cak Imin menyambut baik wacana ini dan mengungkapkan rasa senangnya. Ia juga berharap semakin banyak UMKM yang berpartisipasi dalam program tersebut.
“Tapi secara umum, kita sangat senang dan mendukung penuh makan bergizi gratis itu menumbuhkan dan melibatkan UMKM di semua lini. Baik di sekolah, di lingkungannya, di zonanya, di desanya, ini semua terlibat. Tapi semua ini sedang penyempurnaan sistemnya,” katanya.
Cak Imin juga berharap Badan Gizi Nasional dapat menjalin kerja sama dengan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk bergabung sebagai mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya berharap Kepala Badan Gizi Nasional untuk membuka seluas-luasnya keterlibatan UMKM di dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah telah berkomitmen memberikan akses permodalan awal hingga Rp 500 juta bagi UMKM yang menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian UMKM bekerja sama dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), guna memastikan ketersediaan skema pendanaan yang memadai bagi para mitra UMKM MBG.
Meski demikian, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mitra MBG untuk dapat mengakses pendanaan tersebut. Salah satunya, UMKM wajib memperoleh surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra resmi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).
Maman mengungkapkan bahwa, berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha di sektor kuliner di Indonesia. Selain itu, sebanyak 30.900 UMKM yang bergerak di bidang jasa katering juga tercatat berpotensi untuk turut serta dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. “Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG,” jelasnya.
Maman menambahkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat peran UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Strategi tersebut mencakup program business matching, optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah, serta penyediaan fasilitas legalitas bisnis guna mendukung kolaborasi yang lebih efektif.
“Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia,” tutupnya.
