Gelombang penolakan terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Hingga hari ini, unjuk rasa masih berlangsung di depan kompleks DPR RI. Namun, aksi kali ini tampil dengan nuansa berbeda: massa memilih membangun tenda-tenda di area Gerbang Pancasila sebagai bentuk perlawanan yang tenang.
Pada siang hari, Selasa (8/4/2025), suasana di Jalan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat, tampak dipenuhi oleh aktivitas massa yang lebih menyerupai kegiatan komunitas daripada demonstrasi konfrontatif. Tiga tenda berdiri berjajar di sisi kiri Gerbang Pancasila DPR RI—seolah menjadi perwujudan tekad yang tak tergoyahkan.
Tidak terdengar orasi lantang atau pekikan slogan di lokasi aksi. Yang terlihat justru interaksi santai antarpeserta, mulai dari berbincang santai, menikmati makan siang bersama, hingga bermain kartu. Di sekitar tenda, tertata rapi kotak-kotak berisi makanan dan minuman—hasil dari solidaritas publik.
Salah seorang peserta aksi yang enggan disebutkan identitasnya menyatakan bahwa dirinya berasal dari komunitas Bareng Warga. Ia menjelaskan bahwa aksi ini sengaja dikemas dengan pendekatan damai, penuh kreativitas, dan kebersamaan.
“Kita ingin bikin aksi damai, kegiatannya kemarin ada yang dateng, dia bikin pameran buku, workshop bikin gelang, kalung, pin, main Uno, seru-seruan aja, main kartu, nanti mau main catur, jadi konsepnya kita seru-seruan aja,” katanya.
Meski dibalut suasana santai, semangat perjuangan tidak surut. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari aksi tersebut tetap tidak berubah: menuntut pembatalan UU TNI.
“Cuma yang membedakan, kita mau bertahan, kita nggak akan pergi sebelum UU TNI itu dicabut, kita ingin dilanjutkan sampai UU TNI dicabut,” ujarnya.
Pemilihan lokasi di Gerbang Pancasila pun bukan tanpa alasan. Lokasi itu dianggap strategis karena dekat dengan jalur pedestrian dan lebih ramai dilalui masyarakat, sehingga memungkinkan interaksi langsung dengan warga yang melintas.
“Kalau di sini kan deket masyarakat, jadi sekalian ada orang lewat kita sapa, kalau di depan sana (Gerbang Utama DPR) kan lebih sepi, dan lalu lalangnya kan cepat, jadi pilihan terbaiknya di sini,” ucapnya.
Lebih jauh, peserta aksi itu juga memaparkan keresahannya terhadap proses pembuatan UU TNI yang dianggap minim partisipasi publik dan membuka peluang dominasi militer dalam jabatan sipil.
“Sebenernya gini ya, UU TNI itu proses legislasinya itu yang tidak akuntabel dan tidak melibatkan masyarakat, itu yang jadi concern bersama,” ucapnya.
“Sebenernya, sebelum adanya UU TNI, penempatan militer di jabatan sipil sudah ada, dan sudah lebih lebar dibanding UU TNI. Jadi sebenernya sudah disahkan apa yang sebenernya sudah terjadi,” katanya.
Sambutan Hangat dari Warga
Aksi yang berlangsung di bawah tenda ini ternyata menarik empati masyarakat. Tak sedikit warga yang menunjukkan dukungan mereka dalam bentuk makanan dan minuman, baik secara langsung maupun melalui jasa kurir daring.
“Ada yang ngasih dari medsos, tiba-tiba dikirimi Go-Jek, ada yang ngirim, gitu-gitu aja,” katanya.
“(Warga kasih makanan) banyak banget, makanan juga banyak banget,” ucapnya.
Bagi para peserta, bantuan tersebut menjadi sumber energi sekaligus semangat bahwa mereka tidak bergerak sendirian. Aksi ini pun terbuka bagi siapa saja, dari berbagai latar belakang.
“(Warga bisa datang) bisa, bisa datang, gabung, bebas. (Pesertanya) macam-macam, ada yang mahasiswa, ada yang kerja juga,” ucapnya.
Peserta yang telah dua hari bertahan di lokasi ini mengungkapkan bahwa jumlah orang yang ikut berdatangan bisa mencapai puluhan, terutama di sore hari. Pergantian peserta bersifat dinamis, layaknya arus air yang terus mengalir.
“Awalnya ada delapan, jadi pergi pulang, ada yang datang, ada yang pulang, kalau saya belum pulang. Ya puluhan nyampe-lah, itu kemarin, tapi ya mondar-mandir gitu,” katanya.
Meski telah mendirikan tenda selama beberapa hari, belum ada anggota DPR RI yang turun langsung menemui mereka. Namun bagi peserta aksi, audiensi bukanlah inti perjuangan mereka.
“Nggak ada (anggota DPR yang datang). Kalau dipanggil ke dalam, perwakilan, itu bukan tuntutannya, tuntutannya tetap itu (UU TNI) dicabut,” tegasnya.
