Pada Minggu malam waktu setempat (10/11/2024), Presiden terpilih Donald Trump mengumumkan bahwa Tom Homan, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur sementara Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) pada pemerintahan sebelumnya, akan memimpin pengawasan perbatasan negara.
“Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa mantan Direktur ICE, dan pejuang kuat dalam pengawasan perbatasan, Tom Homan, akan bergabung dengan Pemerintahan Trump, bertanggung jawab atas Perbatasan Negara kita (‘The Border Czar’), termasuk, tidak terbatas pada Perbatasan Selatan, Perbatasan Utara, semua Keamanan Laut, dan Keamanan Penerbangan,” kata Trump dalam unggahannya di Truth Social.
Mengenai alasan penunjukan tersebut, Trump menyatakan bahwa Tom Homan adalah sosok terbaik yang ia kenal dalam bidang perbatasan.
“tak ada yang lebih baik dalam mengawasi dan mengendalikan Perbatasan kita selain dia (Homan), dia jugaakan bertanggung jawab atas deportasi semua imigran ilegal kembali ke negara asal mereka.” lanjut Trump dalam unggahannya tersebut
Menurut laporan dari CNN, mantan direktur sementara ICE ini juga tercatat sebagai salah satu kontributor untuk Project 2025.
Project 2025 merupakan sebuah inisiatif yang digagas oleh pihak konservatif, yang menuntut adanya reformasi di berbagai bidang.
Meski demikian, selama kampanyenya, Trump mengaku bahwa dirinya tidak terlibat dalam proyek tersebut.
Pada Senin pagi (11/11/2024), Homan mengonfirmasi penunjukkannya melalui Fox News. Dalam wawancara tersebut, Homan mengungkapkan beberapa rencananya untuk menangani imigrasi ilegal, dengan razia di tempat-tempat kerja yang mempekerjakan imigran ilegal menjadi prioritas utamanya.
“Operasi razia di tempat kerja harus dilaksanakan. Tahu di mana kita menemukan sebagian besar korban perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja paksa? Di tempat kerja.” ungkap Homan.
Dalam wawancara tersebut, Homan juga menyatakan ketidaksenangannya terhadap kota-kota di AS yang telah memberikan suaka kepada imigran ilegal, yang terus melintasi perbatasan mereka selama pemerintahan Biden.
“Kota-kota suaka adalah tempat perlindungan bagi para penjahat,” kata Homan di Fox News.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Homan berharap timnya nantinya dapat bekerja sama dengan seluruh kepolisian di kota-kota suaka tersebut.
Homan diperkirakan akan menerapkan strategi serupa seperti yang dilakukan pada masa pemerintahan pertama Trump, dengan memanfaatkan Departemen Kehakiman untuk menegakkan kebijakan imigrasi.
Masalah Imigrasi jadi Prioritas Kampanye Trump
Imigrasi menjadi fokus utama dalam kampanye Trump 2024, di mana ia berulang kali berjanji untuk mendeportasi jutaan imigran tanpa dokumen.
Dalam wawancara terbaru di acara CBS “60 Minutes,” Homan menyatakan bahwa “keluarga dapat dideportasi bersama-sama” saat ditanya mengenai janji Trump untuk segera melaksanakan deportasi massal setelah ia menjabat.
Karena hal itu, Homan meyakinkan publik bahwa tidak ada upaya untuk memisahkan keluarga imigran ilegal, yang selama ini menjadi tuduhan dari Partai Demokrat sebagai oposisi.
“Kami tidak akan melakukan razia massal di semua lingkungan. Kami juga tidak akan membangun kamp konsentrasi. Saya sudah membaca semua tudingan itu. dan itu adalah hal yang konyol,” kata Homan kepada CBS.
Ia juga berpendapat bahwa upaya deportasi massal tersebut akan dilakukan secara terarah, meskipun rincian mengenai pelaksanaannya dan estimasi biaya yang dibutuhkan masih perlu ditentukan.
Homan sebelumnya juga menyampaikan pidato mengenai Deportasi Massal ketika diberi kesempatan untuk berbicara di Konvensi Nasional Partai Republik pada bulan Juli.
“Saya punya pesan untuk jutaan imigran ilegal yang telah dilepaskan Joe Biden ke negara kita, yang melanggar hukum federal: Kalian lebih baik mulai mengemas barang sekarang,” kata Homan dari panggung di Milwaukee. “Kalian benar-benar harus mengemasnya sekarang.”
Sebagai seorang petugas penegak hukum karir, Homan menjadi figur utama dalam upaya keras pemerintahan Trump yang pertama untuk memperkuat penegakan hukum imigrasi, sebelum akhirnya pensiun pada tahun 2018.
Ia menjabat sementara dalam peran tersebut sejak awal pemerintahan Trump, meskipun tidak pernah dikonfirmasi oleh Senat, karena sudah menduduki posisi sebagai wakil yang berada dalam urutan jabatan untuk pekerjaan tersebut.
