Di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun. Laporan tersebut memuat berbagai temuan penting serta upaya perbaikan dalam tata kelola keuangan negara sepanjang semester pertama 2024, termasuk penilaian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pusat.
Menurut keterangan dari Biro Sekretariat Presiden pada Kamis (2/1/2025), laporan IHPS I 2024 mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Opini ini mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Namun, terdapat empat LKKL yang hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional.
BPK memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kerja sama yang harmonis dalam mendukung prinsip good governance, khususnya dalam pengelolaan anggaran selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. Selain itu, BPK juga memuji penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara penggunaan anggaran dan pengelolaan aset selama masa transisi, termasuk penunjukan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran tahun 2024.
“BPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk bersama mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance,” ujar Isma Yatun.
Dalam kesempatan tersebut, Isma Yatun turut memaparkan peran BPK di kancah internasional, termasuk sebagai auditor eksternal untuk berbagai organisasi global, seperti badan-badan khusus PBB dan UN Panel of External Auditors. Untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, BPK juga meminta dukungan Presiden Prabowo dalam pencalonannya sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032. Proses pemilihan anggota UN BOA sendiri akan berlangsung pada Maret 2025 dan hasilnya akan diputuskan dalam Sidang Umum PBB pada November 2025.
Dengan diterimanya IHPS I 2024, pemerintah dan BPK menunjukkan komitmen mereka untuk terus bersinergi dalam meningkatkan tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel, transparan, dan berfokus pada kepentingan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun hadir bersama sejumlah anggota BPK lainnya.
