Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB ke-58 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 24 Februari 2025, Sugiono menyampaikan komitmen Indonesia dalam berkontribusi secara aktif terhadap peningkatan dan perlindungan HAM di tingkat global.
“Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas,” kata Menlu Sugiono dalam kesempatan tersebut.
Sugiono menuturkan bahwa Indonesia berpegang teguh pada amanat konstitusi dalam upaya memperjuangkan HAM. Dalam paparannya, ia menggarisbawahi berbagai tantangan yang dihadapi dunia dalam isu HAM, seperti ketimpangan pembangunan, meningkatnya tindakan diskriminatif, Islamofobia, serta permasalahan kemanusiaan yang masih berlangsung di Palestina.
“Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya,” ujarnya.
Selain itu, Sugiono menjelaskan sejumlah program utama pemerintahan Presiden Prabowo yang dirancang guna mendukung pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa inisiatif tersebut mencakup Program Makan Bergizi Gratis untuk masyarakat, pembangunan hunian bagi warga kurang mampu, serta penyediaan layanan kesehatan tanpa biaya guna memastikan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.
“Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya,” tuturnya.
Dalam forum internasional ini, Sugiono juga menekankan pentingnya menjaga netralitas dan esensi utama Dewan HAM PBB. Menurutnya, lembaga ini harus tetap berfungsi sesuai mandat awalnya, yakni melindungi dan menegakkan HAM, tanpa digunakan sebagai alat politik dalam interaksi antarnegara.
“Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sugiono menegaskan bahwa Indonesia terus berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi Palestina. Ia menyerukan kepada komunitas internasional agar segera mengambil langkah nyata untuk mengakhiri kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut.
“Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Karenanya, Indonesia menyerukan, khususnya kepada mereka yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina. Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM,” jelasnya.
High-Level Segment (HLS) merupakan forum tahunan yang diselenggarakan pada pekan pertama sesi pertama Dewan HAM PBB, dihadiri oleh lebih dari 128 pejabat tinggi negara, termasuk Deputi Perdana Menteri serta Menteri Luar Negeri dari berbagai negara.
Saat ini, Indonesia tengah menjalani perannya sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya dalam periode 2024-2026. Dalam peranannya, Indonesia aktif menyuarakan berbagai isu strategis, termasuk perlindungan hak-hak rakyat Palestina, kondisi Muslim Rohingya, intoleransi berbasis agama, hak atas pembangunan, serta penguatan kapasitas negara-negara dalam menjalankan prinsip-prinsip HAM.
