Korea Utara melaksanakan eksekusi terhadap 30 pejabat pemerintahan sebagai konsekuensi dari terjadinya banjir dahsyat yang melanda pada akhir bulan Juli yang lalu, yang merenggut nyawa ribuan orang di daerah utara negara tersebut. Pejabat-pejabat yang dihukum mati dengan tembakan ini dituduh tidak berhasil melakukan tindakan pencegahan yang memadai, yang berujung pada hilangnya ribuan jiwa akibat bencana banjir tersebut. Kejadian tragis ini menjadi pengingat akan pentingnya tanggung jawab dan tindakan cepat dalam menghadapi situasi darurat.
Menurut laporan dari TV Chosun yang dipublikasikan oleh The Straits Times dan Independent pada Kamis (5/9/2024), para pejabat yang mengalami eksekusi tersebut merupakan anggota dari pemerintah daerah yang terdampak banjir. Proses eksekusi dilaksanakan pada bulan Agustus 2024, sebagaimana yang dilaporkan oleh TV Chosun, mengutip pernyataan dari seorang pejabat pemerintah Korea Selatan yang tidak ingin diungkapkan identitasnya.
Banjir yang sangat merusak diperkirakan telah merenggut nyawa ribuan orang di wilayah yang paling parah terkena dampak di provinsi Chagang. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan kini tengah mengawasi situasi dengan cermat setelah menerima informasi intelijen mengenai perkembangan ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh seorang juru bicara badan intelijen melalui telepon, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai situasi yang terjadi.
Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang bertugas menangani hubungan dengan Korea Utara, enggan memberikan komentar mengenai situasi tersebut. Dalam pertemuan darurat partai yang diadakan pada akhir Juli, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menyatakan bahwa ia akan memberikan hukuman berat kepada mereka yang dianggap ‘sangat lalai’ dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas terjadinya korban jiwa.
Banjir besar yang melanda provinsi Chagang pada bulan Juli lalu menyebabkan lebih dari 15.000 orang terpaksa mengungsi. Laporan berita dari Korea Utara mengungkapkan bahwa bencana tersebut menyebabkan kerusakan yang luas di kota Sinuiju yang terletak di barat laut, serta di Uiju yang berdekatan. Lebih dari 4.100 rumah, 7.410 hektare lahan pertanian, dan banyak infrastruktur seperti jalan, bangunan, dan jalur kereta api mengalami dampak serius akibat banjir tersebut.
Aparat propaganda Korea Utara telah mendistribusikan foto-foto yang menunjukkan Kim Jong Un mengawasi upaya penyelamatan pascabencana, meskipun tidak ada laporan mengenai jumlah korban jiwa. Menurut Korea Central News Agency (KCNA), sekitar 5.000 orang berhasil diselamatkan dari situasi yang mengkhawatirkan tersebut.
Setelah bencana banjir, Kim Jong Un mengumumkan bahwa Korea Utara tidak akan menerima bantuan internasional dalam bentuk apa pun. Dia juga menginstruksikan para pejabat untuk memindahkan ribuan pengungsi ke ibu kota, Pyongyang.
Para pengungsi yang dipindahkan akan mendapatkan perawatan dan dukungan yang lebih baik. Proses pembangunan kembali diperkirakan akan memakan waktu sekitar dua hingga tiga bulan. Selama periode ini, pemerintah berencana untuk menyediakan layanan bagi hampir 15.400 orang yang rentan di berbagai fasilitas di Pyongyang.
