Rekrutmen Bintara Pertanian: Upaya Polri dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional - Beritakarya.id
Bisnis  

Rekrutmen Bintara Pertanian: Upaya Polri dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengungkapkan langkah-langkah yang diambil Polri untuk mendukung percepatan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagai bagian dari upaya ini, Polri segera melaksanakan sosialisasi untuk perekrutan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus).

“Sedang dirancang maupun disusun untuk tindak lanjutnya, salah satunya adalah menindaklanjuti program ketahanan pangan yang diinisiasi oleh Bapak As SDM, kemarin sudah dipaparkan rencana akan merekrut Bakomsus yang berasal dari pertanian. Bakomsus adalah bintara kompetensi khusus, yang berasal dari pertanian,” ungkap Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan di The Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

Sandi menjelaskan bahwa Polri telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian serta pihak terkait lainnya untuk mengidentifikasi lembaga-lembaga pendidikan yang berfokus pada bidang pertanian dan gizi. Dia menyebutkan bahwa rencana ini sedang disusun oleh Asisten Kapolri Bidang SDM.

“Rencana, kickoff akan disampaikan bulan November ini, akan disosialisasi dan kemudian di bulan Desember sudah mulai perekrutan untuk bisa mendapatkan calon-calon terbaik untuk mengawali soal ketahanan pangan maupun untuk masalah keahlian di bidang gizi,” ujar Sandi.

Dia menjelaskan bahwa Polri berencana merekrut sebanyak 600 orang, baik dari Bakomsus maupun dari SIPSS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana). Anggota-anggota ini nantinya akan bekerja sama untuk membantu menyiapkan ketahanan pangan.

“Mulai dari penyiapan lahan, dari padi, kemudian menyiapkan tanaman- tanaman lainnya, palawija, jagung dan sebagainya, maupun juga bagaimana untuk berkolaborasi untuk pemenuhan makan siang gratis sesuai dengan standar gizi yang ada. Makanya dibutuhkan polisi-polisi yang paham untuk itu, supaya bisa berkolaborasi dengan sebaik-baiknya,” tutur Sandi.

Polri Dukung Langkah Percepatan Swasembada Pangan

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah terkait percepatan swasembada pangan. Sebagai langkah konkret, Polri akan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mendukung program tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Jenderal Sigit dalam sebuah video conference yang berlangsung di Mabes Polri pada Senin (28/10). Jenderal Sigit mengumpulkan seluruh jajarannya di tingkat polda dan polres melalui video conference pada hari pertama setelah mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah.

Jenderal Sigit memberikan beberapa arahan, di antaranya mengenai percepatan swasembada pangan. Ia menekankan kepada polda dan polres agar memanfaatkan dengan optimal wilayah Perhutani, PTPN, atau tanah milik daerah yang belum dimanfaatkan di daerah masing-masing.

Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa akan diadakan lomba terkait ketahanan pangan. Selain itu, Polri juga akan melaksanakan rekrutmen personel yang memiliki pengetahuan di bidang pertanian untuk mendukung program ini.

Selanjutnya, Jenderal Sigit menyampaikan bahwa Polri akan merekrut para ahli yang memiliki pengetahuan tentang gizi melalui jalur SIPSS atau Bakomsus. Hal ini berkaitan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah.

Dalam video conference tersebut, Jenderal Sigit juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mendukung Asta Cita Presiden RI serta berbagai program dan kebijakan pemerintah lainnya.

Jenderal Sigit menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil, termasuk mencegah kebocoran keuangan negara. Selain itu, ia juga menginstruksikan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian pemerintah, seperti judi online, narkoba, dan penyelundupan.

Pada kesempatan tersebut, Jenderal Sigit meminta para pejabat Polri untuk segera menyusun rincian dari program Presiden Prabowo. Ia menginstruksikan agar penjabaran tersebut sudah dilaporkan paling lambat pada 5 November 2024.

“Segera buat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang,” kata Jenderal Sigit.