Cegah Korupsi, Pemkot Cilegon Gandeng KPK

BERKARYA.CO.ID, CILEGON – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar pelayanan publik di Kota Cilegon segera dilakukan secara online dan saling terintegrasi.

Hal itu disampaikan tim KPK saat memberi pemaparan pencegahan korupsi kepada sejumlah pejabat di Kota Cilegon. Pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu digelar di ruang rapat Walikota Cilegon.

Dalam kesempatan itu, sejumlah pejabat dari Bappeda, BPKAD, Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, DKISS, serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon hadir.

Kepala Ispektorat Kota Cilegon, Epud Saefudin mengatakan, kehadiran tim dari KPK itu memang sengaja diundang untuk memberikan pemaparan pencegahan korupsi di Kota Cilegon.

“Salah satu yang disampaikan tim KPK tadi di antaranya
membuat sistem yang terintegrasi untuk menyeimbangkan perencanaan dan penganggaran,” jelasnya.

KPK meminta agar pelayanan perizinan, pengadaan barang dan jasa juga segera diberlakukan secara online. “Untuk pengadaan barang dan jasa kami sudah berlakukan secara online, namun beberapa pelayanan lain yang belum online. Kedepan akan diterapkan,” katanya.

Sementara itu perwakilan tim KPK mengatakan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi anggaran menjadi fokus KPK di daerah.

“Hal yang perlu diperhatikan sekarang adalah pengintegrasian pelayanan. Secanggih apapun sistemnya kalau belum terintegrasi omong kosong,” kata salah satu perwakilan KPK yang enggan disebutkan namanya.(K1)

Editor: Iffan Gondrong