BERKARYA.CO.ID – Kunjungan Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI, Prof Istibsyaroh ke Israel beberapa waktu lalu memantik reaksi keras dari berbagai elemen di negeri ini.
Setelah MUI Pusat menyatakan mengutuk kehadiran anggotanya di Israel untuk bertemu Presiden Israel, Reuven Rivlin, kini Wakil Ketua DPR RI
Menurut Fahri, semestinya kunjungan Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI itu tidak dilakukan mengingat hubungan Indonesia yang tidak mengakui keberadaan Israel.
“Yang perlu disadari oleh tokoh-tokoh, sadarilah kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, jadi sangat disayangkan, karena ini sangat prinsipil sekali,” kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/1).
Fahri pun meminta para tokoh maupun pejabat menghargai kondisi hubungan tersebut. Pasalnya, dengan mengungkap kunjungan tersebut, sama artinya mengakui keberadaan Israel sebagai negara.
Padahal, selama ini Indonesia terus berjuang untuk memerdekakan Palestina dari penjajahan zionis. Hal ini juga kata Fahri, sama artinya dengan menghina para pendiri bangsa.
“Karena itu menunjukkan dan membangga-banggakan kunjungan ke Israel itu sama dengan menghina pendiri bangsa, Bung Karno, menghina amanat pembukaan UUD kita,” kata Fahri.
Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan jika ada warga negara Indonesia yang mengunjungi Israel, termasuk pejabat maupun para tokoh negara. Asalkan bukan dalam kepentingan acara resmi dengan pejabat wilayah sana.
“Ada orang beralasan pergi ziarah ke Palestina Masjidil Aqsa. Kalau orang sebagai turis itu diem-diem saja, tidak bertemu pejabat, tapi kalau ini ketemu dengan pejabat itu berarti niat mau mengakui negara yang tidak kita akui,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua MUI bidang Luar Negeri, KH Muhyidin Junaidi membenarkan kehadiran orang Indonesia, yang di antaranya adalah anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI di Yerusalem atas undangan Presiden Israel Reuven Rivlin.
Tapi, ia menegaskan, mereka hadir tak mewakili MUI secara lembaga. “MUI jelas mengutuk sekeras kerasnya kunjungan tersebut atas nama apa pun,” kata dia kepada Republika.co.id, Kamis (19/1/2017).
Apalagi, kata dia, jika salah satu yang hadir itu Prof Istibsyarah sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI Pusat. “Seharusnya beliau paham posisi MUI dan Indonesia tentang Palestina,” kata dia.
Terlebih kondisi sekarang, Yahudi dunia sudah di atas angin akibat sikap Donald Trump yang akan memindahkan kedubes Amerika ke Yerusalem. Sebagaimana klaim Israel bahwa ibu kota mereka pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Atas langkah Prof Istibsyarah tersebut, Muhyidin meminta ada baiknya yang bersangkutan sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI, sebelum pimpinan MUI yang mengambil keputusan. “Itu lebih baik demi muruah MUI dan Indonesia,” kata dia.
Sumber : Republika.co.id
