BERKARYA.CO.ID – Isu dinasti politik selalu dihembuskan jelang perhelatan dan kontestasi pemilihan kepala daerah dan kontestasi lainnya. Isu dinasti politik juga kerap dihembuskan dengan nuansa negatif yang mengarah pada subjektivitas.
Wakil Presiden Jusuf Kalla punya pandangan berbeda terkait hal itu. Jusuf Kalla mengatakan dinasti politik tidak selalu identik dengan praktek korupsi. Sebab, korupsi pun bisa dilakukan kepala daerah yang berkuasa tanpa dinasti politik.
“Dinasti itu ada yang korup, ada yang tidak. Tidak berarti begitu dinasti langsung korup,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (6/1/2017) seperti dilansir tempo.co.
Jusuf Kalla mengatakan hal tersebut terkait kasus dugaan suap Bupati Klaten Sri Hartini yang tertangkap tangan KPK Jumat pekan lalu. Sri Hartini diduga menerima suap untuk memperdagangkan jabatan di Kabupaten Klaten. Dari rumah dinasnya, KPK menyita uang Rp2 miliar dan sejumlah valuta asing dalam dollar Amerika dan Singapura.
Sri Hartini dilantik jadi bupati pada 17 Februari 2016. Sebelum menjadi Bupati Klaten, Sri Hartini merupakan Wakil Bupati Klaten dan berpasangan dengan Bupati Sunarna yang menjabat dua Periode 2005-2015.
Jusuf Kalla mengatakan kepemimpinan daerah yang beralih ke keluarga juga ada yang baik. Di lain pihak, ada juga pemerintahan yang bukan dari dinasti politik yang terkena masalah.
“Jadi jangan langsung anggap bahwa suatu pemerintahan yang berlanjut oleh keluarga langsung dianggap salah,” kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla melanjutkan, praktek dinasti politik adalah praktek yang terjadi di banyak negara. Di Singapura ada dinasti politik keluarga Lee Kwan Yew, di Amerika ada keluarga Bush yang dua kali menjadi presiden.
Sementara di Jepang ada dinasti politik keluarga Fukuda, di Malaysia ada Najib Razak yang merupakan anak mantan Perdana Menteri ke-2 Malaysia Tun Abdul Razak.
Begitu juga mantan PM Malaysia Mahatir Mohammad yang kini punya anak seorang menteri. “Ndak apa-apa dinasti politik. Dunia ini biasa saja, apalagi India, ada keluarga Ghandi dan Nehru. Itu bersambung terus itu, tiga sambungan, tidak ada soalnya,” kata Jusuf Kalla.
Lebih dari itu, Jusuf Kalla mengatakan praktek dinasti politik juga diperbolehkan dalam undang-undang. Dia menyebut ada pihak yang pernah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk melarang dinasti politik. Namun, gugatan itu ditolak MK dengan alasan hak memilih dan dipilih adalah hak asasi manusia.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengimbau masyarakat untuk jeli dalam memilih pemimpin menjelang Pemilihan Kepala Daerah. Laode bahkan mengatakan kepala daerah yang berasal dari dinasti politik berpotensi melakukan korupsi.
“Saya harap kepada masyarakat untuk lebih jeli dan pintar untuk cari pemimpin baru, karena kita akan ada pilkada lagi tidak akan lama lagi,” kata Laode, Sabtu (31/12/2016) lalu.
Sumber : Tempo.co
