BERKARYA.CO.ID, JAKARTA – Masuknya nama Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto dalam dakwaan kasus suap e-KTP, rupanya membuat resah dan gerah internal Partai Golkar.
Beberapa pengurus pusat dan kader Partai Golkar mengatakan, keterlibatan Novanto dalam skandal megakorupsi itu membuat resah sebagian besar pengurus partai di tingkat pusat hingga daerah. Bahkan, beberapa petinggi partai telah bergerilya ke pengurus daerah untuk menggalang dukungan menuju munaslub.
Seperti diketahui, Kamis (9/3/2017), dalam sidang perdana kasus e-KTP yang merugikan negara Rp2,55 triliun dari nilai proyek Rp5,9 triliun yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu, disebut nama Setya Novanto.
Dukungan pengurus daerah penting untuk penyelenggaraan munaslub. Agenda munaslub, kata seorang pengurus Golkar, bisa mengarah pada pelengseran Setya dari posisi ketua umum. “Suara dan dukungan mengarah munaslub sudah ada,” kata seorang pengurus pusat Golkar.
Ketua Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan, kasus e-KTP telah membuat goncangan besar di partainya. Dia khawatir persidangan kasus ini yang berlangsung lama, dan terus menggelinding ke publik, akan berpengaruh terhadap partai.
Yorrys khawatir kasus e-KTP menggerus suara Golkar dalam sejumlah agenda politik, di antaranya pemilihan kepala daerah 2018, pemilihan umum legislatif, dan pemilihan presiden 2019. “Kasus ini meresahkan kami,” kata Yorrys.
Ia pun telah mengirimkan surat resmi berisi kritik tajam terhadap kepemimpinan Setya Novanto. Yorrys mengirimkan surat resmi dengan judul “Pokok-pokok Pikiran tentang Peran Golkar dalam Situasi Politik Nasional dan Kondisi Internal Golkar Pasca-100 Hari Masa Kepengurusan Munaslub 2016”.
Ia melayangkan suratnya pada Senin lalu. Dalam surat itu, Yorrys mengkritik Novanto yang mengabaikan prinsip kepemimpinan demokratis. Yorrys juga menyebutkan Novanto memimpin partai tanpa berpijak pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
Seperti Yorrys, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar, Akbar Tandjung juga khawatir atas kondisi politik dan internal partai. Menurut dia, kondisi ini mengarah pada penyelenggaraan munaslub.
Apalagi, kata dia, kondisi partai saat ini kurang solid dibanding pada 2002 lalu ketika Akbar menjadi Ketua Umum Golkar dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dana nonbujeter Bulog.
“Kepentingan pribadi dan transaksionalnya kuat dalam kasus ini. Tapi harapan saya tidak terjadi (munaslub).”
Pada bagian lain, Novanto menyatakan telah mendengarkan kabar ada gerakan menggalang dukungan munaslub. Menurut Novanto, Golkar merupakan partai yang demokratis, sehingga jika ada usul munaslub, itu merupakan hal yang biasa.
“Kalau ada yang usul, tidak apa-apa. Golkar itu partai yang demokratis,” kata Novanto ketika berkunjung ke kantor Tempo di Jakarta, Rabu lalu.
Uploader: Iffan Gondrong
