BERKARYA.CO.ID, JAKARTA – Menko Perekonomian, Darmin Nasution dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati tak bisa disalahkan terkait persoalan ekonomi yang saat ini dihadapi.
Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/2/2017) pagi tadi.
“Sebenarnya bukan masalah dari kemampuan seorang Darmin dan Sri Mulyani sebagai motor Tim Ekonomi Pemerintahan Joko Widodo-JK dalam memanajemeni perekonomi nasional dan program-program pembangunan nasional,” ucapnya.
Tetapi, lanjutnya, lebih disebabkan mimpi Joko Widodo dalam program pembangunan ekonomi yang terlalu optimis dan tidak pakai metode perencanaan yang benar.
Akibatnya, lanjut Arief Poyuono, program-program pembangunan yang dicanangkan Jokowi cuma di awang-awang atau lebih besar pasak dari tiang.
“Di sini terlihat Jokowi enggak pakai mikir membuat sebuah perencanaan asal gagah-gagahan saja akhirnya mangkrak,” tegasnya.
Misalnya, pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang dan Cibubur (Jakarta) yang terancam mangkrak. Arief menjelaskan keuangan Adi Karya dan Waskita Karya sudah berdarah-darah untuk menalangin dana pembangunan proyek kereta api ringan tersebut.
Apalagi, belum ada kontrak kerja antara pihak owner (pemerintah) dengan pihak kontraktor. “Akibatnya tidak dianggarkan biayanya di APBN. Sekalipun diangggarkan juga, negara enggak punya dana cukup,” tegasnya.
Dia menjelaskan hal tersebut menyalahi sejumlah peraturan perundang-undangan. Seperti UU 1/2004 Perbendaharaan Negara, UU Keuangan Negara 17/2003, UU Antimonopoli 5/1999, UU dan Peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
“Akan menimbulkan masalah hukum dan bisa mangkrak karena biaya ditanggung Adikarya dan Waskita Karya sendiri kayak proyek monorel yang jadi tugu di Jakarta,” tandasnya.
Editor : Iffan Gondrong
