BERKARYA.CO.ID – Pemerintah diminta untuk berhenti saling melempar tanggung jawab terkait kenaikan biaya pengurusan STNK yang membebani rakyat.
Menurut politisi PKS Ecky Awal Mucharam, kenaikan 2 hingga 3 kali lipat ini tidak masuk akal dan sudah membebani rakyat. Untuk itu, pemerintah diminta tidak menambah runyam dengan saling lempar tanggung jawab atas terbitnya kebijakan ini.
“Sebab kepemilikan kendaraan bermotor khususnya roda dua didominasi oleh kelas menengah ke bawah. Terlebih pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab atas kebijakan ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (6/1/2017).
Ecky menjelaskan pemerintah tidak punya alasan kuat untuk kenaikan harga hingga fantastis itu. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini pada dasarnya untuk menutup biaya barang atau jasa yang digunakan dalam pelayanan. Pemerintah mengatakan dalam enam tahun belum melakukan penyesuaian tarif sehingga perlu disesuaikan terhadap inflasi.
“Jika ini alasannya, bisa kita hitung dan semestinya hanya 25 hingga 30 persen. Kenaikan hingga 2 sampai 3 kali lipat tidak bisa dijustifikasi,” tegas anggota Komisi XI DPR RI politisi PKS itu.
Sementara itu, Ecky menilai jika tujuannya adalah menggenjot penerimaan negara mestinya pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih kreatif dan mencerminkan rasa keadilan.
Ecky menilai wajar masyarakat menengah ke bawah merasa kecewa, sebab secara bersamaan juga ada kenaikan BBM dan TDL karena kebijakan pembatasan subsidi, sementara harga-harga seperti cabai mulai merangkak naik. Ironisnya, di saat seperti ini pemerintah justru saling lepmar tanggung jawab.
Presiden yang mempertanyakan kenaikan tarif padahal dia sudah menandatangani PP-nya, sementara Menteri Keuangan dan Kapolri sama-sama mengelak bahwa kenaikan ini karena usulan mereka. “Jadi ini pemerintah harus bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kenaikan ini,” tutup Ecky.
Presiden Jokowi dan para menteri Kabinet Kerja diingatkan untuk tidak mempermainkan rakyat. Belum lama tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) untuk pertamax naik, menyusul lagi tarif penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
Lucunya Presiden Jokowi malah mempertanyakan kenaikan STNK dan BPKB yang berlaku per hari ini (Jumat, 6/1/2017). Jokowi menyebut kenaikan tarif hingga 300 persen membebani masyarakat.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat dikonfirmasi ngeles kenaikan itu bukan dari instansinya. Ketua LSM Mata Rakyat Beradab (Marada) Bennie Akbar Fatah, sungguh menyakitkan hati rakyat.
“Sangat tidak masuk akal rasanya kalau Jokowi selaku presiden malah tidak tahu. Begitu juga klarifikasi pihak Menkeu,” tegas Ketua LSM Mata Rakyat Beradab (Marada) Bennie Akbar Fatah kepada Kantor Berita Politik RMOL.
Menurut Bennie, bantahan Kapolri masih bisa diterima karena tidak ada kaitan dengan pemasukan uang STNK. Beda halnya dengan presiden dan menkeu.
“Jangan mempermainkan rakyat kecil. Sebab tekanan yang mereka rasakan sangat berat. Bertahan saja dari terpaan naiknya harga kebutuhan pokok sulit,” kata pendiri Klinik Hukum Merdeka ini.
Kini masyarakat dihantui isu kenaikan premium dan solar. “Saya dengar begitu. Tapi kan belum ada keterangan resmi dari pemerintah. Seharusnya pemerintah mengantisipasi suara-suara sumbang yang merugikan rakyat. Kalau tidak dilakukan, berarti antisipasi pemerintah lemah,” kritiknya.
Bennie memprediksi kenaikan harga kebutuhan pokok tidak tertutup kemungkinan terjadi dikarenakan para pengusaha dan pedagang kuatir dengan ketidakjelasan kebijakan pemerintah.
“Mereka tidak mau mengambil resiko dan mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga barang-barang. Dan pemerintah tidak bisa mengontrol kenaikan harga. Ya lemah mengantisipasi situasi,” kata Bennie lagi.
Sumber : rmol.co
