BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON – Keputusan pemerintah yang tidak menempatkan satupun putra daerah di jajaran Komisaris PT Krakatau Steel (KS) berdasarkan RUPS Maret lalu masih menuai kecaman.
Pemerintah dinilai tidak menghormati dan tidak peka dengan apa yang menjadi harapan rayat Banten, khususnya warga Cilegon, tempat dimana pabrik baja nasional itu berada.
Selain itu, pemerintah juga dinilai gagal karena menempatkan orang yang tidak tepat sebagai Direktur Utama PTKS yakni Mas Wigrantoro Roes Setiyadi. Mantan petinggi Bakrie grup itu bahkan disebut sebagai produk gagal.
“Dirut yang sekarang ini sebelumnya kan duduk sebagai petinggi Bakrie grup yang bertahun-tahun gagal memimpin perusahaannya (merugi, red). Sekarang dia ditempatkan sebagai Dirut PTKS. Bagaimana ini Menteri BUMN kok bisa begitu,” kata mantan anggota DPRD Banten, Muzakki disela-sela buka bersama Forum Akur Sedulur di Masjid PT BCS, Cilegon, Kamis (15/6/2017).
Lihat Videonya Tak Ada Tokoh Lokal di PTKS Warga Protes
Yang lebih menyakitkan, kata pria yang biasa disapa Zaki itu, tak ada satu orangpun putra daerah yang duduk di jajaran komisaris. Padahal tahun sebelumnya ada satu atau dua tokoh Banten yang duduk di kursi komisaris.
“Sekarang dihilangkan. Tak ada satupun putra daerah. Ini tentu sangat menyakitkan. Sebab PTKS itu bukan sekedar BUMN, tapi harus difahami bahwa PTKS itu bagian dari masyarakat Banten,” ujarnya.
Dia mengultimatum pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN, untuk segera mengevaluasi hal itu. Jika tidak maka rakyat Banten akan datangi Kementerian BUMN.
“Kami siap untuk berjuang. Jangan anggap rakyat Banten tidak bisa bergerak. Kita sudah biasa bergerak dan berjuang,” kata Zaki lagi.
Apa yang dilakukan BUMN itu, lanjutnya, sangat tidak faham dengan kearifan lokal dan tidak faham makna dari keberadaan PTKS dengan rakyat Banten. “Kami mendesak agar hasil RUPS Maret lalu itu segera dievaluasi. Tempatkan tokoh lokal di jajaran komisaris,” tuturnya.
Ulatimatum yang disampaikan itu akan ditindaklanjuti dengan aksi jika tidak ada respon dari pemerintah. “Kita tunggu saja. Kalau sampai lebaran nanti tidak ada reaksi, maka kami akan bergerak ke jakarta,” pungkasnya.
Terpisah, Humas PTKS, Vicky M Rosyad kepada beritakarya.co.id menegaskan, penetapan direksi PTKS termasuk direktur utama adalah kewenangan sepenuhnya dari pemegang saham Dwi Warna dalam hal ini Kementerian BUMN.
“Kami percaya bahwa Kementerian BUMN sudah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum membuat keputusan (menetapkan Dirut PTKS, red),” kata Vicky.
Editor: Iffan Gondrong
