Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, memberikan tanggapan terhadap rencana program jam operasional kendaraan di Kota Bandung. Menurutnya, sangat penting untuk melakukan kajian yang mendalam terkait kebijakan ini. Ia menyarankan agar penerapan kebijakan tersebut diawali di lingkungan pemerintahan terlebih dahulu, sebelum akhirnya dilaksanakan secara luas kepada masyarakat. Hal ini ibarat mempersiapkan panggung dengan baik sebelum pertunjukan dimulai, untuk memastikan bahwa semua aspek telah dipertimbangkan dan siap untuk berjalan lancar.
Bey menekankan pentingnya agar kebijakan yang akan diterapkan di Kota Bandung tidak menimbulkan protes dari masyarakat. Ia menyadari bahwa kebijakan tersebut berpotensi memiliki dampak signifikan, terutama terhadap anak-anak sekolah dan mahasiswa. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan seksama segala konsekuensi yang mungkin timbul agar perubahan yang diusulkan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.
“Dikaji lebih mendalam sebelum dilakukan, betul-betul diperhatikan. Bagaimana dengan transportasi umum yang tersedia? Juga itu kan berarti ngubah kalau misal diubah lebih pagi itu, jangan sampai ada anak yang masih gelap sudah bepergian gitu kan, itu risikan juga. Rumah kan jangan bayangkan sekolah itu sudah zonasi semua kan, masih ada yang jauh-jauh rumahnya,” ucap Bey dihubungi wartawan, Rabu (23/10/2024).
Bey menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sebaiknya tidak mengubah jam aktivitas menjadi lebih awal, sehingga mengabaikan waktu untuk ibadah atau persiapan tubuh. Ia juga merekomendasikan agar sebelum diterapkan kepada masyarakat, kebijakan ini sebaiknya diuji coba terlebih dahulu di lingkungan pemerintahan Kota Bandung.
“Bisa jadi juga kuliah lebih pagi lagi, kelas sudah pagi lebih pagi lagi. Ya itu dikaji betul. Jangan sampai ada anak yang masih gelap sudah keluar rumah. Jadi hitung mundur semuanya. Jam berapa mereka siap-siap, jam berapa makannya, jam berapa mandinya, sholat subuh di mana. Ya, dikaji betul,” pesan Bey.
“Kalau mau ya, kalau mau dipraktikkan, praktikkan dulu aja di kantor kota-kota dulu, kantor wali (kota Bandung) dulu. Coba kan dulu sebulan. Baru lihat dampaknya, tanya kepada semua pegawai nyaman tidak dengan masuk lebih pagi dan pulang lebih awal? Kalau mau dicoba di kantor Wali Kota dulu aja intensif gitu, kalau mau dicoba,” sambungnya.
Bey mengingatkan agar kebijakan yang diusulkan tidak membawa risiko bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menolak kebijakan yang bersifat ekstrem, namun ia berharap agar setiap keputusan yang diambil sudah dipertimbangkan dengan matang dan tidak merugikan rakyat.
Ia memahami bahwa ada niat untuk mengatasi kemacetan dengan cepat, tetapi Bey mengingatkan bahwa tidak semua orang melakukan aktivitas dengan menggunakan kendaraan pribadi.
“Jangan coba-coba yang kayak begini lah. Kayak di protes kayak di NTT tuh. Ya, intinya dicoba jangan sampai membuat kebijakan yang kontraproduktif gitu loh. Nanti malah karena pagi-pagi, anak tidak sempat sarapan dan sebagainya malah jadi baru coba seminggu sudah sakit semua,” ucap Bey.
“Coba semua. Saya tidak anti kebijakan yang ekstrim, tapi dikaji betul jangan sampai masyarakat yang dirugikan. Karena tidak semua masyarakat punya kendaraan sendiri. Ada masih banyak yang bergantung kepada kendaraan umum. Apakah kendaraan umum sudah ada belum pagi-pagi? Nanti kan tidak ada jadi menggunakan ojek online, lebih mahal lagi biayanya,” imbuh Bey.
Selain itu, Bey juga berpesan pada Pj Wali Kota Bandung A Koswara bersama jajaran Pemkot Bandung, agar mengkaji betul wacana ini. Dimulai dari biaya, keamanan, hingga kesehatan untuk masyarakatnya. “Kalau mau uji coba di kantor Wali Kota, sebulan cobain, lalu dianalisa setelah itu,” pesannya.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Pemerintah Kota Bandung tengah mempertimbangkan wacana pengaturan jam operasional kendaraan sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan. Langkah ini diambil mengingat jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat. Rencananya, terdapat tiga sektor yang akan diatur dalam jam operasional kendaraan, yaitu sektor pendidikan, perkantoran, dan angkutan barang.
Pj Wali Kota Bandung, A Koswara, mengungkapkan bahwa langkah tercepat dan termudah untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung adalah dengan mengatur jumlah kendaraan yang beroperasi setiap harinya.
“Kami akan melakukan regulasi pengaturan jam operasional, itu yang paling mudah saya lakukan (untuk atasi kemacetan), karena untuk infrastruktur itu saya tidak punya waktu,” kata Koswara, Kamis (17/10).
“Pengaturan jam operasional itu akan diatur kapan masuk pendidikan (sekolah), kapan masuk perkantoran dan jam operasional untuk kendaraan barang yang masuk ke perkotaan. Dalam dua minggu lagi kita akan keluarkan aturannya,” sambungnya.
Koswara menjelaskan bahwa dalam rencana yang sedang dibahas oleh Pemkot Bandung, akan disiapkan skema pengaturan kendaraan. Namun, untuk sektor pendidikan, ia menyatakan bahwa tidak akan banyak perubahan yang dilakukan.
Sementara itu, untuk sektor perkantoran, Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi fokus dari wacana ini, dengan harapan dapat membagi arus lalu lintas pada jam-jam sibuk. Selain itu, pengaturan angkutan barang yang masuk ke Kota Bandung juga menjadi prioritas, agar kemacetan di pusat kota dapat diminimalkan.
