Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) alih-alih pemilihan langsung.
Menurutnya, pilkada langsung memakan biaya tinggi yang dapat dialihkan untuk kebutuhan lain. Prabowo menilai, dengan sistem pemilihan oleh DPRD, negara bisa menghemat triliunan rupiah.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Dari wajah yang menang saja sudah kelihatan lesu, apalagi yang kalah,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada Puncak Perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis, 12 Desember 2024.
Ia juga menyebut sistem pemilihan melalui DPRD lebih efisien, sebagaimana diterapkan di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. “Sekali memilih anggota DPRD, maka DPRD yang menentukan gubernur, wali kota, atau bupati,” tambahnya.
Tanggapan Beragam dari Berbagai Kalangan
Usulan ini menuai respons yang beragam. Sebagian mendukung demi efisiensi, namun banyak pula yang khawatir hal ini mengurangi kedaulatan rakyat dalam demokrasi.
- Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno
Adi Prayitno menilai usulan tersebut mengancam esensi demokrasi langsung di Indonesia. “Demokrasi kita adalah demokrasi langsung, bukan perwakilan. Mahal atau tidaknya pilkada bukan karena rakyat, tetapi karena tradisi di partai politik,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa pilkada langsung memberikan rakyat kesempatan untuk memilih pemimpinnya sendiri. Jika dikembalikan ke DPRD, keputusan hanya berada di tangan elite politik.
- Pakar Hukum Tata Negara, Herdiansyah Castro
Herdiansyah menyebut usulan ini sebagai upaya membajak hak politik rakyat. Menurutnya, pemilihan langsung memungkinkan rakyat memberikan hukuman politik kepada pemimpin yang gagal. “Kedaulatan harus tetap di tangan rakyat sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,” tegasnya.
- Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar
Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, menyatakan usulan Prabowo layak untuk didiskusikan. Ia mendukung evaluasi pilkada langsung, meskipun menekankan pentingnya memperbaiki sistem tanpa mengurangi hak demokrasi rakyat.
- Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay
Saleh Partaonan Daulay mengatakan PAN juga telah membahas wacana ini. Menurutnya, pemilihan oleh DPRD pernah diterapkan dan menghasilkan banyak kepala daerah yang berprestasi. Namun, perubahan mekanisme ini membutuhkan revisi undang-undang dan kajian mendalam agar tetap menjaga kualitas demokrasi.
