Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, merespons perbincangan hangat terkait anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 yang disebut masih diblokir oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menurut Dasco, pemerintah tengah menjalankan proses rekonstruksi anggaran untuk berbagai sektor.
“Saya sebagai pimpinan DPR, saya juga sudah melakukan komunikasi-komunikasi dengan pihak eksekutif, bahwa untuk anggaran IKN itu juga dengan beberapa kementerian lain sedang dilakukan rekonstruksi anggaran, sehingga ada beberapa kementerian dan lembaga yang akan mengalami rekonstruksi,” kata Dasco di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025) malam.
Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima rincian pasti terkait alokasi anggaran khusus untuk pembangunan IKN. Ia menyatakan bahwa hasil akhir dari penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah baru akan dipresentasikan ke DPR dalam waktu dekat.
“Apakah kemudian termasuk IKN, kita akan lihat nanti pekan depan, yang akan kita lihat hasilnya dari hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Dasco juga memberikan tanggapan mengenai pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai Rp 81,38 triliun. Ia menilai bahwa langkah efisiensi ini tidak akan berdampak negatif terhadap program-program utama yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat.
“Kalau dari informasi yang didapat untuk belanja yang penting-penting dan kemudian juga untuk program-program yang langsung ke masyarakat, kelihatannya tidak ada masalah,” kata Dasco.
Selain itu, Dasco mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah program yang diajukan oleh Kementerian PU agar anggarannya bisa kembali dibuka atau ditambah, namun keputusan akhir akan ditentukan setelah hasil rekonstruksi anggaran diumumkan minggu depan.
“Namun ada beberapa kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh Kementerian PU untuk dapat dibuka bintangnya atau kemudian ditambah anggarannya, yang kita akan lihat pada minggu depan hasil dari rekonstruksi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat melaksanakan pembangunan IKN pada tahun 2025. Penyebabnya, menurut Dody, adalah karena dana yang telah dialokasikan dalam anggaran kementeriannya masih diblokir oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Dody menuturkan bahwa tanpa adanya pencairan anggaran, pihaknya tidak dapat menjalankan eksekusi proyek pembangunan. Dampaknya, progres pembangunan IKN masih stagnan hingga saat ini.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” kelakar Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).
